Rektor Tegaskan Civitas Akademika UIN STS Jambi Tidak Boleh Mudik

Rektor Tegaskan Civitas Akademika UIN STS Jambi Tidak Boleh Mudik

Pemerintah kembali mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) untuk tidak mudik saat Lebaran Tahun 2020. Jika ada yang nekat mudik dan kemudian terbukti positif Covid-19, aparatur sipil negara tersebut bisa dikenai sanksi disiplin. Hal ini disampaikan Rektor UIN STS Jambi, Prof. Dr. H. Su’aidi, MA., Ph.D dalam FGD  semi-virtual menyikapi covid-19, yang membahasa tentang kemungkinan PSBB di Provinsi Jambi dan dampak sosialnya, Kamis (23/4) sore.

Dikatakannya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo melarang aparatur sipil negara (ASN) mudik pada lebaran Tahun 2020 dan mengambil cuti selama masa penanganan pandemi virus corona. Larangan itu sangat jelas tertuang dalam Surat Edaran Nomor 46 Tahun 2020 tentang pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah, kegiatan mudik dan cuti bagi ASN dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

Adapun bunyi edaran yang  dimaksud yaitu: Aparatur Sipil Negara dan keluarganya dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik lainnya selama berlakunya Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19.

“Apabila terdapat ASN dalam keadaan terpaksa untuk bepergian ke luar daerah atau mudik, maka ASN yang bersangkutan harus mendapatkan izin dari pejabat berwenang atas delegasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian,” ucap Prof. Dr. H. Su’aidi, MA., Ph.D .

Rektor menegaskan, himbauan larangan mudik berlaku untuk seluruh civitas akademika UIN STS Jambi. Baik PNS, Dosen Tetap Bukan PNS, Dosen Kontrak, Karyawan kontrak beserta seluruh keluarga tidak diperbolehkan mudik.

“Jadi, himbauan larangan mudik ini berlaku untuk seluruh civitas akademika UIN STS Jambi dan keluarga. Ini untuk mengurangi mobilitas orang, agar kita dapat memutus rantai penyebaran covid-19,”tegasnya.

Prof. Dr. H. Su’aidi, MA., Ph.D berharap kepada seluruh civitas akademika UIN STS jambi untuk mentaatinya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.