BEKERJASAMA DENGAN DSN-MUI INSTITUTE, UIN SULTHAN THAHA SIAP MENCETAK DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS)

BEKERJASAMA DENGAN DSN-MUI INSTITUTE, UIN SULTHAN THAHA SIAP MENCETAK DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS)

Bekerjasama dengan Dewan Syariah Negara Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Institute, UIN Sutha siap mencetak Dewan Pengawas Syariah.

Kegiatan ini merupakan salah satu program besar Rektor UIN Sutha Jambi dalam melakukan terobosan-terobosan yang memiliki dampak positif pada transformasi sosial.

Pusat Kajian Sains, Layanan Produk Halal dan Sertifikasi Haji serta Umroh UIN STS Jambi sebagai kordinator kegiatan ini dengan jumlah peserta 18 orang. Kegiatan ini berlangsung pada 21 April sampai 31 Mei 2021 dan diakhiri dengan tes tertulis serta wawancara peserta pelatihan.

Rektor UIN STS Jambi memberi sambutan dalam acara pelatihan DPS

Dalam sambutannya Rektor menyampaikan, saat ini UIN STS Jambi sedang melakukan perubahan besar dalam perkembangan dunia pendidikan maupun transfomasi sosial.

“UIN Sutha saat ini mengusung paradigma transintegrasi dalam proses pembelajaran dan telah membentuk berbagai pusat kajian untuk mendukung perubahan tersebut,”ujarnya melalui aplikasi zoom.

Badan Pelaksana Harian MUI Pusat Dr. H. Hasanuddin merasa sangat bangga dan memberikan apresiasi terhadap langkah besar ini.

Provinsi Jambi melalui UIN STS Jambi melakukan inisiasi yang luar biasa pada bidang Fiqh Muammalah Maliyah seperti Provinsi lain yang telah mengkonversi bank daerah menjadi syariah.

“Saya mengharapkan dalam waktu tidak lama Bank Jambi akan menjadi Bank Jambi Syariah dan membawa kemaslahatan umat”harapnya.

Fiqh Muammalat awalnya tidak menjadi perhatian oleh umat Muslim, sejak tahun 1990 lembaga-lembaga keuangan mulai menerapkan prinsip-prinsip syariah. DSN-MUI Institute ini adalah lembaga rujukan fatwa syariah untuk seluruh lembaga keuangan di Indonesia dan saat ini terdapat 138 fatwa.

Setelah pelatihan ini selesai di harapkan peserta yang terdiri dari Dosen UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dapat lulus menjadi DPS.

“Nantinya mereka akan di sebar ke seluruh koperasi Kota Jambi untuk mengimplementasikan ilmu yang telah di peroleh,”tutup H. Hasanuddin.

Karena setelah Undang-undang Cipta Kerja rilis, pemerintah benar-benar serius mengurus mengembangkan koperasi di Indonesia.