Jamaluddin*

Saat ini persaingan global dunia pendidikan dan  ekonomi semakin kompetitif, negara -negara berlomba meningkatkan talenta unggulan, khususnya dibidang literasi, numerasi, dan sains. PISA  (Programme for International Student Assessment)  sebagai indikator kemajuan pendidikan dunia menempatkan Indonesia masih di papan bawah, ini menunjukkan bahwa  sistem pendidikan di Indonesia belum berhasil mencetak talenta unggulan yang berdaya saing global. Keadaan ini yang kemudian memaksa pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan Sekolah Garuda unggulan, sebuah program yang diproyeksikan untuk mempercepat lahirnya ilmuan yang berdaya saing internasional. Namun, apakah program ini mampu menjawab tantangan global, atau sebaliknya akan justru akan memperlebar gap kualitas pendidikan di Indonesia.?

Kebijakan Sekolah Garuda lahir dari  konteks pendidikan di Indonesia yang dalam dua dekade terakhir belum mampu meningkat secara berarti, khususnya pada bidang literasi, numerasi, dan sains. Populasi siswa berprestasi Tinggi (Top Performers) tercatat di angka berkisar kurang dari 1%. Kondisi diperparah lagi dengan kualitas yang tidak tersebar secara merata, terdapat selisih skor yang mencolok antara sekolah di pusat kota  dengan sekolah di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal).  Di sisi lain,  berdasarkan laporan Global Talent Competitiveness Index, Indonesia masih tertinggal dalam ketersediaan keterampilan teknis tingkat tinggi (High-Level Skills) sementara Pemerintah membutuhkan tenaga kerja ahli untuk hilirisasi industri yang belum terpenuhi oleh lulusan domestik.

Sekolah Garuda  dimulai serentak pada 8 Oktober 2025 oleh pemerintah Prabowo-Gibran sebagai program pemerataan pendidikan unggulan nasional untuk menciptakan talenta sains-teknologi kelas dunia. Program ini fokus pada pengembangan karakter, akademik, dan kepemimpinan, dengan 80% siswa berprestasi mendapat beasiswa penuh, bertujuan mengantar siswa menembus kampus terbaik dunia.  Program Sekolah Garuda hadir sebagai katalisator transformasi pendidikan nasional.

Melalui model sekolah berasrama, kurikulum berstandar internasional, serta fokus pada pemerataan akses, program ini diharapkan dapat menumbuhkan generasi pemimpin dan inovator yang holistik, berdaya saing global, serta siap berkontribusi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Saat ini kebijakan Sekolah Unggulan Garuda telah mulai diimplementasikan di berbagai daerah di Indonesia melalui dua skema utama, yaitu Sekolah Garuda Transformasi (menguatkan sekolah yang sudah ada) dan Sekolah Garuda Baru (pembangunan sekolah baru).

Kebijakan Sekolah Unggulan Garuda dapat dipahami dari lensa  teori human capital (Becker) yang  memandang pendidikan sebagai investasi strategis negara untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing global. Dari perspektif ini, Sekolah Garuda berfungsi sebagai inkubator talenta yang dipersiapkan untuk menjadi katalisator  ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge based economy). Selain itu, dalam centers of excellence, Porter menekankan pentingnya membangun klaster unggulan sebagai penggerak daya saing nasional. Dalam konteks pendidikan, konsentrasi sumber daya, talenta, dan praktik terbaik pada sekolah unggulan diyakini dapat memicu inovasi, mempercepat peningkatan mutu, serta menghasilkan efek sebar (spillover) ke satuan pendidikan lain dalam sistem pendidikan nasional.

Pengalaman membangun sekolah-sekolah unggulan di Indonesia, seperti SMA Taruna, SMA favorit negeri, SMA Taruna Nusantara, MAN Insan Cendekia, SMAN Unggulan daerah, dan sekolah unggulan lainnya di satu sisi terbukti melahirkan talenta, khususnya bidang sains. Namun demikian,  fakta lainnya menunjukkan bahwa sekolah model ini  juga menciptakan kelompok elitis pendidikan, memperlebar kesenjangan mutu  antar sekolah,  keterbatasan akses, serta kurang berdampak pada sekolah-sekolah lainnya. Apalagi saat ini, sekolah -sekolah unggulan tersebut ketika sudah tidak mendapat subsidi (beasiswa) dari Pemerintah, menjelma menjadi sekolah elite, yang hanya dapat dinikmati oleh segelintir  siswa dari ekonomi menengah ke atas.

Pengalaman sejumlah Negara seperti  Singapura dan Korea Selatan  yang relatif berhasil, karena campur tangan Negara dalam mencegah kesenjangan ekstrem. Sekolah unggulan berada dalam sistem nasional yang kuat, dengan kualitas guru yang merata, kurikulum ketat, dan seleksi terkontrol. Finlandia dan Kanada justru menerapkan pendekatan berbeda, dengan meminimalkan elitisme dan menekankan pemerataan mutu semua sekolah melalui standar guru tinggi dan dukungan publik. Sebaliknya, di Inggris dan Australia, sekolah unggulan berbasis kompetisi pasar global justru memperlebar segregasi sosial dan melemahkan sekolah reguler.

Berbagai studi menunjukkan bahwa kebijakan sekolah unggulan tanpa strategi pemerataan berisiko memperlebar segregasi sosial dan akademik. Akses siswa miskin kurang diafirmasi  sehingga sekolah unggulan berubah menjadi ruang privilese. Bahkan, dalam jangka panjang keunggulan akademik tidak selalu signifikan setelah faktor sosial ekonomi diperhitungkan. Lebih lanjut,  ketergantungan pada sekolah elite juga meningkatkan biaya pendidikan dan berpotensi memicu kritik sosial terhadap sistem yang dinilai tidak adil.

Sekolah Garuda sejatinya adalah kebijakan yang mengandung niatan mulia dan didukung argumen kebijakan yang kuat. Namun, belajar dari kebijakan serupa di masa lalu serta berkaca pada pengalaman berbagai negara, kebijakan ini tidak cukup hanya diarahkan untuk meraih pengakuan dan keunggulan internasional. Ia harus dirancang sebagai instrumen keadilan sosial dalam pendidikan. Karena itu, diperlukan afirmasi nyata bagi kelompok rentan, pemerataan distribusi guru berkualitas, serta mekanisme yang sistematis untuk mentransfer praktik baik ke sekolah lain.

Keunggulan Sekolah Garuda tidak boleh hanya menyasar segelintir siswa,  tetapi memberi dampak luas bagi ekosistem pendidikan nasional. Mekanisme seleksi harus jujur, transparan, mempertimbangkan bakat, dan afirmatif bagi kelompok rentan, sehingga mampu menjaring anak-anak bertalenta dari berbagai daerah dengan latar ekonomi kurang mampu dan latar sosial yang beragam. Diharapkan luaran Sekolah Garuda tidak hanya sekadar memiliki keunggulan akademik bertaraf internasional namun memiliki akhlak yang mulia dan komitmen kebangsaan yang kokoh.

Pada akhirnya, Sekolah Garuda sebagai kebijakan untuk mendukung Indonesia Emas 2045 perlu dikawal secara kritis dan kolaboratif agar tetap istiqomah pada niatan mulianya. Keterlibatan publik, akademisi, dan pemangku kepentingan menjadi kunci untuk memastikan kebijakan ini tetap berada pada jalur dan semangat keadilan, pemerataan akses,  mutu, dan kepentingan masa depan pendidikan bangsa yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wallahu Alam

*Penulis adalah Dosen Manajemen Pendidikan Islam UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi