JAMBI – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia, Natalius Pigai, S.I.P., menegaskan pentingnya perlindungan hak asasi manusia dalam setiap kebijakan dan pelaksanaan pembangunan. Menurutnya, penghormatan terhadap HAM membutuhkan tanggung jawab negara sekaligus partisipasi aktif masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Natalius Pigai saat memberikan kuliah umum bertema “Mahasiswa Sadar HAM: Membangun Kampus yang Aman, Inklusif, dan Berkeadilan”. Kegiatan berlangsung di Auditorium Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Thaha Saifuddin (STS) Jambi, Rabu (14/10/2026).

Kuliah umum tersebut diikuti sekitar 2.500 mahasiswa. Melalui kegiatan ini, mahasiswa diajak memahami pentingnya kesadaran HAM dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam pemaparannya, Natalius menjelaskan bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada setiap manusia sejak lahir. Oleh karena itu, hak tersebut harus dihormati, dilindungi, dan dijaga. “Hak asasi manusia merupakan tanggung jawab penuh bagi negara,” tegas Natalius.

Namun, perlindungan HAM tidak hanya bergantung pada peran pemerintah. Kesadaran setiap individu untuk menghormati hak orang lain juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan kehidupan yang adil.

Lebih lanjut, Natalius menjelaskan bahwa HAM mencakup hak sipil, hak ekonomi dan sosial, serta hak atas pembangunan dan lingkungan. Seluruh aspek tersebut perlu diperhatikan dalam penyusunan kebijakan maupun pelaksanaan pembangunan.

Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan. Menurutnya, partisipasi publik menjadi salah satu unsur penting agar pembangunan dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. “Setiap kebijakan dan setiap pembangunan, partisipasi masyarakat adalah yang paling penting,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa masyarakat bukan sekadar penerima manfaat pembangunan. Sebaliknya, masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembangunan itu sendiri. “Rakyat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sumber pembangunan,” tambahnya.

Selain itu, Natalius berpesan agar mahasiswa mempersiapkan diri menjadi pemimpin Indonesia pada masa mendatang. Ia berharap generasi muda memiliki pemahaman yang kuat mengenai HAM dan mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. “Sepuluh tahun kemudian, semoga kalian menjadi pemimpin di Indonesia,” pesannya kepada mahasiswa.

Rektor UIN Jambi Dorong Penguatan Kesadaran HAM

Sementara itu, Rektor UIN STS Jambi, Prof. Dr. H. Kasful Anwar, M.Pd., menyambut kehadiran Menteri HAM sebagai momentum penting bagi penguatan pemahaman HAM di lingkungan perguruan tinggi.

Menurut Kasful Anwar, kuliah umum tersebut memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memahami pentingnya penghormatan dan perlindungan HAM. Dengan demikian, sivitas akademika diharapkan mampu menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan kampus maupun masyarakat. “Kehadiran Menteri ini menjadi momentum yang bermakna untuk pemahaman mengenai HAM di sivitas akademika,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Rektor juga memaparkan perkembangan UIN STS Jambi, termasuk pencapaiannya sebagai salah satu dari 10 besar Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) terbaik di Indonesia.

Ia berharap pencapaian tersebut menjadi motivasi bagi kampus untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dan kontribusinya kepada masyarakat. Terlebih, UIN STS Jambi memiliki tanggung jawab untuk memberikan manfaat yang lebih luas bagi Provinsi Jambi. “Kita berharap UIN dapat memberikan kontribusi lebih bagi masyarakat Jambi khususnya,” ungkapnya.

Kasful Anwar juga menyampaikan kebanggaannya atas kunjungan Menteri HAM ke kampus tersebut. Menurutnya, kehadiran Menteri menjadi kesempatan berharga untuk memperkuat komitmen perguruan tinggi terhadap nilai-nilai kemanusiaan. “Kehadiran Bapak Menteri HAM ini merupakan kebanggaan yang luar biasa bagi kami,” tambahnya.

Penyerahan KTP dan Penandatanganan Kerja Sama

Selain kuliah umum, kegiatan tersebut juga diisi dengan penyerahan Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada warga Suku Anak Dalam oleh Menteri HAM. Agenda ini menjadi bagian dari rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan hak masyarakat.

Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan prosesi penandatanganan kerja sama antara Menteri HAM dan Gubernur Jambi. Penandatanganan kerja sama juga dilakukan antara Menteri HAM dan UIN STS Jambi, serta sejumlah pihak lainnya.

Melalui kegiatan ini, UIN STS Jambi diharapkan semakin memperkuat perannya dalam menumbuhkan kesadaran HAM di kalangan mahasiswa. Upaya tersebut sejalan dengan pentingnya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan berkeadilan.

Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya memperoleh pengetahuan akademik, tetapi juga diharapkan memiliki kepedulian terhadap hak dan martabat sesama manusia. Kesadaran tersebut menjadi bekal penting bagi generasi muda dalam membangun masyarakat yang menghormati keberagaman, menjunjung keadilan, dan melindungi hak asasi manusia.