Ketua dan Wakil Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) UIN Sulthan Thaha Saifuddin (STS) Jambi Salman Barara dan Hady Maulana, mengikuti Konsolidasi Nasional 2024. Konsolidasi ini diikuti oleh 58 Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) se-Indonesa.
Ketua Dema UIN STS Jambi, Salman Barara menyampaikan apa yang menjadi tujuan konsolidasi ini dilaksanakan. “Ada delapan poin yang menjadi tujuan dalam pelaksanaan konsolidasi tahun ini di Kudus. Salah satunya adalah menghasilkan rekomendasi sebagai sumbangsih mahasiswa bagi arah masa depan bangsa. Dan yang sesuai dengan yang digariskan Pancasila sebagai filosofi bangsa dan UUD 1945,” jelasnya.
Dalam kegiatan yang berpusat di Kabupaten Kudus ini, hadir sejumlah tokoh nasional, di antaranya salah satu tokoh dari kementerian. Komisioner Bawaslu RI, dan Pj Gubernur Jawa Tengah Komjen Nana Sudjana. Pembukaan Konsolidasi Nasional 2024 DEMA PTKIN Se-Indonesia ditandai dengan pemukulan gong oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama IAIN Kudus Kisbiyanto. Dan disaksikan oleh seluruh peserta yang hadir.
“Kami bersyukur dan menyambut dengan baik kegiatan Konsolidasi Nasional DEMA PTKIN Se-Indonesia Tahun 2024. Mahasiswa sebagai komponen terpenting perguruan tinggi, sudah selayaknya berperan aktif dalam pengembangan PTKIN, khususnya menuju kualitas unggul sebagai mahasiswa yang bersiap menjadi sarjana dengan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni yang tepat guna bagi kehidupan sesuai masa kini dan masa depan,” kata Kisbiyanto, Ahad (21/7/2024).
“Salah satu isu utama penyiapan sarjana berkualitas unggul adalah memenuhi standarisasi dan internasionalisasi. Misalnya, boleh mengaku mahir bahasa Inggris harus ditunjukkan dengan nilai TOEFL yang tinggi dan unjuk kemampuan yang baik. Demikian juga penyiapan karir di dunia kerja, sarjana ke depan dituntut untuk mempunyai kompetensi sesuai profesi dan kualifikasi kelulusan berbagai sertifikasi. Begitulah, tantangan dunia keilmuan dan dunia kerja saat ini dan masa depan. Di dunia keislaman, seorang yang hafal Alquran pun harus menunjukkan syahadah sebagai sertifikasi standar kemampuan hafalan dan mumpuni dalam tilawah.”
Kisbiyanto juga menyoroti isu pembiayaan pendidikan tinggi. “Sementara, isu tentang pembiayaan pendidikan tinggi, sampai saat ini kebijakan nasional di Indonesia menerapkan sistem pembayaran UKT berjenjang dengan grade UKT tinggi bagi mahasiswa dari keluarga mampu dan UKT grade sedang dan rendah bagi keluarga dari latar belakang ekonomi menengah ke bawah. Sistem ini saling membantu bagi semua kalangan, di samping adanya afirmasi beasiswa KIP Kuliah dan program beasiswa lainnya. Saya optimis, sahabat-sahabat mahasiswa sebagai kader bangsa makin bersemangat dan akan berhasil menuju Indonesia Emas 2045,” tambahnya.